Suara Flores - Yohanes Rumat, Anggota DPRD provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) soroti perihal pembangunan jembatan Wae Musur yang menghubungkan ruas jalan Golo Mongkok menuju Desa Satar Lahing dan Lalang di Kecamatan Rana Mese, Manggarai Timur, yang dibangun pada Tahun 2017. Namun sampai dengan saat ini dinilai belum dimanfaatkan.
Sorotan ini disampaikan melalui akun Facebook milik Yohanes Rumat. Dalam postingannya bahwa jembatan mangkrak peninggalan para rezim di Wae Musur - Satar Lahing, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur seolah-olah mangkrak.
“Cape bersuara terus menerus bagaikan pengemis saja, tanpa martabat. Lembaga DPRD nya mandul, pemerintahnya sengkuni. Semoga rakyat pemilik suara wilayah ini bisa melihat realita selama 15 tahun daerah otonomi yg bernama Manggarai Timur (Matim),” demikian kutipan postingan Facebook milik Yohanes Rumat.
Baca Juga: Prediksi Paraguay vs Brasil di Laga Kedua Copa America 2024
Menanggapi hal itu, Sekretaris dinas PUPR Manggarai Timur, Ferdinandus Mbembok, mengatakan bahwa pembangunan jembatan Wae Musur - Satar Lahing di bangun pada rezim pemerintahan Yosep Tote tahun anggaran 2017 yang bersumber dari APBD.
Selanjutnya pada tahun 2021, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk peningkatan ruas jalan tersebut. Namun, saat itu terdapat beberapa kendala terkait kepemilikan lahan.
Ia menegaskan bahwa, saat itu warga masyarakat setempat meminta ganti rugi untuk pembebasan lahan. Pihaknya sudah berusaha dua kali bersama Camat Rana Mese untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat, namun belum berhasil.
“Saat dikerjakan terjadi penghadangan oleh masyarakat, maka pada saat itu, pekerjaan ini tidak bisa dilanjutkan.”
Kata Ferdinandus, pada tahun 2021 juga bertepatan dengan adanya refocusing anggaran karena adanya Covid-19.
Baca Juga: Pemkab Manggarai Barat akan Bangun Pabrik Pakan Ternak
“Menghadapi kondisi saat itu, Pemda melalui Dinas PUPR melakukan pendekatan kepada masyarakat dan akhirnya disepakati alternatif ruas jalan tersebut melalui lahan milik PLTMH Wae Musur. Setelah Pemkab mendapatkan persetujuan dan kesepakatan dengan pihak PLTMH Wae Musur. Pekerjaan pun akhirnya mulai kembali dilanjutkan secara bertahap menyesuaikan kondisi fiskal/keuangan daerah, dimana pada tahun 2022 dilakukan peningkatan sepanjang 900 M dan tersisa kurang lebih 1 Km.”
Kemudian pada tahun 2023, pemerintah daerah kembali mengusulkan anggaran untuk peningkatan ruas jalan Wae Musur- Liang Niki dengan pagu sebesar 1,3 miliar.
Sehingga pada tahun 2024 ini peningkatan pada ruas jalan ini sudah bisa dilanjutkan.
Kata Ferdinandus, pihaknya saat ini sedang menyusun dokumen perencanaan.
“Pembangunan ini direncanakan paling lambat eksekusi fisiknya bisa dimulai akhir Agustus atau awal bulan s
september tahun 2024 ini,” demikian penjelasan Ferdinandus, Jumat (28/6/2024). (REN)