Network
Suara Flores - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Pemprov NTT) kembali meraih catatan positif dengan mendapatkan Penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023.
Ini merupakan raihan Opini WTP yang ke-9 oleh Pemerintah Provinsi NTT secara beruntun yang sejak tahun 2015 lalu.
Hal tersebut ditandai dalam Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 yang diserahkan oleh Anggota VI BPK RI Pius Lustrilanang kepada Penjabat Gubernur NTT Ayodhia Kalake dan Ketua DPRD Provinsi NTT Emelia Nomleni dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTT pada Kamis, 16 Mei 2023.
Baca Juga: Kepala Dinas Pendidikan Ini Ditetapkan Tersangka Buat Perjalanan Dinas Fiktif
Anggota VI BPK-RI Pius Lustrilanang mengungkapkan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi NTT dalam komitmen pengelolaan keuangan negara yang akuntabel.
“Kami mengapresiasi dan berterima kasih kepada pimpinan Pemerintah Provinsi NTT dalam hal ini Penjabat Gubernur NTT bersama jajaran dan juga Pimpinan DPRD dan jajarannya atas komitmen bersama serta kerja sama dan sinergitas untuk terus berkomitmen dalam pengelolaan keuangan negara yang akuntabel,” ujar Pius.
“Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara menunjukkan bahwa Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual telah ditetapkan secara memadai dan tidak terdapat ketidakpatuhan, serta pelaksanaan program kegiatan dan pelaporan keuangan tahun 2023 telah dilaksanakan dengan efektif. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, BPK RI menentukan bahwa Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi NTT tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ungkapnya.
