Suara Flores - Wahana Lingkungan Hidup ( WALHI ) Nusa Tenggara Timur bersama Program Study Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unwira Kupang menggelar seminar nasional dengan tema membedah politik ekologi di Aula St.
Hendrikus Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, pada hari Minggu 12 Mei 2024.
Kegiatan ini dihadiri oleh pengamat politik, dosen, filsuf, akademisi dan intelektual publik Indonesia, Rocky Gerung dan Edu Lemanto, alumnus program Doktoral Departement of Social Philosophy of People's Friensip University of Rusia, Moskow.
Baca Juga: Harga Tiket Masuk Kebun Binatang Surabaya 2024: Banyak Wahana Edukatif untuk Keluarga
Deputi WALHI NTT, Yuvensius Stefanus Nonga, dalam arahannya mengatakan seminar nasional ini digelar dengan intensi untuk meningkatkan wawasan dan kritisme dalam membedah jalinan peta aktor pembangunan, membangun kesadaran serta mewujudkan diliberisasi gagasan dari semua pihak, stakeholders, mahasiswa dan masyarakat sipil untuk berpartisipasi menjadi agen pembangunan sejati di NTT.
" Melibatkan ruang akademisi untuk menyuarakan persoalan struktural lingkungan hidup itu penting, karena kampus sebagai ruang akademik yang bisa mensubstitusi atau memberi pengetahuan terhadap mahasiswa agar politik keberlanjutan lingkungan atau paradigma soal pembangunan yang berwawasan ekologi itu bisa diterapkan mulai dari rana kampus," Kata Yuvensius
Baca Juga: Sebanyak 23.779 Rumah Tangga di Manggarai Timur Akses Sanitasi Layak
Ia menambahkan, Hari ini menjadi ruang pembelajaran untuk seluruh kampus dan semua elemen masyarakat agar mampu melihat persoalan struktural dalam hal ini pembangunan di NTT, yang kemudian mengabaikan struktur sosial, mengesampingkan masyarakat adat dan mengabaikan kapasitas lingkungan hidup.
Lanjut Yuvensius keberlanjutan lingkungan hidup, akses sumber daya alam baik air maupun pangan dan lain sebagainya, yang hari ini dirasakan masyarakat itu yang ada penurunan kapasitas lingkungan itu semua bermula ketika pembangunan tidak memperhitungkan soal keberlanjutan lingkungan dan bencana ekologis, tambahnya lagi
Baca Juga: Jadwal dan Proses Resmi Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024: Temukan Bocoran yang Tepat Waktunya
Sentara itu Ketua Prodi IPM, Eusabius S. Niron dalam arahannya menyentil soal kebijakan Pemerintah yang dianggap merugikan masyarakat.
Dirinya menegaskan pemerintah itu perlu di kritisi, karena dari berbagai macam mega proyek yang hadir hanya menjadi paradoks, sebab ada banyak proyek tetapi masyarakat tetap miskin.
Menurutnya, Kebijakan yang merusak ekologis NTT diantaranya pertambangan, perampasan tanah, kerentanan wilayah dan masalah perubahan iklim ini berdampak terhadap keselamatan masyarakat oleh karena itu kami menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk kepedulian kepada rakyat dan penolakan terhadap kebijakan pemerintah menjalankan mega proyek strategis nasional yang merusak lingkungan hidup.
" Untuk mewujudkan keadilan ekologis dan keadilan sosial di NTT, kerja politik advokasi terus dilakukan untuk membangun kesadaran demi mempertahankan hak warga atas ruang hidup dan penghidupannya, sehingga ada keadilan ekologis, keadilan sosial, dan keadilan antar generasi," terang Eusabius.
Kami sebagai penyelenggara seminar nasional berharap agar setiap kelompok maupun individu yang terlibat dalam kegiatan ini tentunya mempunyai kesadaran atas problem- problem yang masyarakat hadapi dalam hal ini politik ekologi yang hanya menunjang kepentingan kapitalis bukan untuk mengakomodir kepentingan rakyat, dari kesadaran itu semoga mampu memberi edukasih terhadap masyarakat lain dan mengambil peran dalam pemulihan ekologi di wilayah NTT, tutupnya.
Turut hadir dalam Seminar Nasional ini diantaranya, aktivis NGO, masyarakat adat, akademisi, mahasiswa, serta pemuda dari berbagai macam OKP. ***
Laporan wartawan Suara Flores: Arsenius Agung